Teknologi
Menteri Rini: Aset BUMN Rp 4.500 Triliun Milik Rakyat Indonesia
JAKARTA,
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi melakukan penandatanganan Piagam
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian BUMN, Jumat
(6/3/2015).
Pencanangan Zona Integritas ini selaras dengan
piagam nawacita Preisden Joko Widodo yaitu melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Rini dalam sambutan kuncinya menyatakan, kata ‘bersih’ memiliki konteks
yang sangat luas. Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat misalnya,
bersih dimaknai sebagai tanggungjawab dalam pengelolaan modal yang
diberikan negara. Rini mengingatkan kepada jajarannya, tanggungjawab
Kementerian BUMN berupa aset luar biasa besar, bahkan hampir mencapai Rp
4.500 triliun.
“Aset ini dimiliki rakyat Indonesia. Modal yang
kita kelola itu milik rakyat. Jangan sekali-kali merasa milik kita
pribadi. Bagaimana kita bisa bertanggungjawab penuh terhadap uang rakyat
ini,” kata Rini.
Rini lebih lanjut bilang ada 141 BUMN dengan
700 anak usaha yang harus memberikan pelayanan yang bertanggungjawab.
Dia juga bilang, tugas berat Kementerian BUMN tahun ini lantaran sudah
mendapat suntikan berupa Penanaman Modal Negara (PMN) hampir Rp 40
triliun.
Rini melihat Piagam Pencanangan Pembangunan Zona
Integritas merupakan tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk
mencegah terjadinya tindak korupsi. Dia berharap, Kementerian BUMN juga
mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman. Dalam
kesempatan sama, Yuddy mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah
preventif Kementerian BUMN tersebut.
“Kami menyambut baik dan
sangat bahagia karena Kementerian BUMN yang menjadi leading perekonomian
mempunyai semangat sama, menuju era bersih dan bebas korupsi,” tutur
Yuddy.
Yuddy menuturkan, pada dasarnya revolusi mental
mengharapkan seluruh aparatur negara menyadari bahwa sumber kewenangan
dan fasilitas yang dimiliki berasal dari rakyat. Yuddy menambahkan, jika
pada masa lalu pejabat menempatkan diri sebagai priyayi, sekarang ini
pejabat harus memberikan pelayanan.
“Di era kepemimpinan
Presiden Jokowi, dengan teladannya menunjukkan wajah birokrat harus
berubah. Birokrat harus mengerti kebutuhan rakyat dan memberikan
pelayanan. Pak Presiden juga selalu bilang setiap rupiah yang
dikeluarkan harus seefekfif mungkin,” ucap dia.
Dengan
dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas ini, ke depan diharapkan
pejabat BUMN melaporan harta kekayaannya meskipun tidak serumit
pelaporan LHKPN. “Kita ingin melakukan upaya preventif tindak korupsi,”
pungkas Yuddy.
kompas.com
Penulis | : Estu Suryowati |
Editor | : Erlangga Djumena |

- Jokowi: Saatnya Tinggalkan Kultur Kepalsuan dan Kemunafikan
- Istana Mulai Operasikan Situs "PresidenRI.go.id"
- Hangatnya Suasana Santap Siang Jokowi dan Kompasianer di Istana Negara
