Pemerintahan

Badan Otorita Danau Toba Berbentuk BLU

Administrator | Sabtu, 12 Maret 2016 - 10:30:00 WIB | dibaca: 466 pembaca

Menko Kemaritiman Rizal Ramli (tengah), Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), dan Menteri Pariwisata Arief Yahya (kanan) dalam rapat koordinasi pembentukan Badan Otorita Danau Toba. (Istimewa)

Jakarta - Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan pemerintah sepakat mempercepat proses terkait pengembangan Badan Otorita Danau Toba. Keputusan itu diambil seusai rapat koordinasi Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hermanto Dardak, deputi kelembagaan Kementerian PAN dan RB, deputi maritim Sekretariat Kabinet, Kemdagri, dan pemerintah daerah dari tujuh wilayah yang terdampak pengembangan Danau Toba di ruang rapat Kemko Bidang Kemaritiman di Jakarta, Kamis (10/3).

“Semua harus dipercepat karena memang presiden mengatakan bahwa tahun ini tahun percepatan. Jadi, jangan lagi membahas sesuatu itu terlalu bertele-tele ikutin pola lama yang bikin ribet,” tegas Menko Rizal.

Dalam rapat tersebut, Rizal meminta agar aturan terkait pengembangan Badan Otorita Danau Toba dibuat seefisien dan sesederhana mungkin.

Di dalam rakor tersebut juga dibicarakan hal-hal yang menjadi dasar pengajuan rancangan peraturan presiden yang akan ditanda-tangani Presiden Jokowi tentang pembentukan badan otorita.

“Wilayah dan zona yang ditetapkan untuk pengembangan Toba sebanyak 500 hektare, tetapi beberapa bupati menawarkan untuk menyerahkan (tanah dengan luas berbeda, Red), ada yang 100 hektare, 50 hektare, tanah-tanah di bawah bupati itu ke badan otorita,” kata Menko Rizal.

Terkait perizinan lokasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera menyelesaikannya. BPN diberi target menuntaskan perizinan dalam waktu seminggu. Alasan percepatan perizinan itu, menurut Menko Rizal, agar kelak badan otorita ini memiliki kawasan yang riil, yakni tanah yang dilengkapi dengan undang-undang dan peraturan yang memadai.

Hal penting lainnya yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah Badan Otorita Danau Toba dibentuk tidak seperti pengelolaan lembaga pemerintah.

“Kita ingin lembaga ini dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu bentuknya nanti dipilih BLU (Badan Layanan Umum) yang akan diaudit secara berkala oleh top five accounting firm,” ujar Menko Rizal.

Sedangkan mengenai siapa pengelolanya, Menko Rizal mengungkapkan akan dipilih dari kalangan profesional dengan remunerasi yang kompetitif agar bisa cepat mengambil keputusan. “Nanti (direkrut, Red) dari umum atau PNS/ASN yang ditunjuk,” tambahnya.

Menurut Menko Rizal Ramli, badan otorita yang berbentuk BLU lebih fleksibel mencari pembiayaan sendiri, dapat menerima pinjaman, dan asetnya dapat dilimpahkan. Untuk mengelola Danau Toba secara komprehensif dan tuntas, badan otorita ini melaksanakan tugas selama kurun 25 tahun dan bisa diperpanjang bila pemerintahan berikutnya ingin memperpanjang.

Sehubungan dengan keterlibatan para bupati dan pimpinan daerah, Menko Rizal menjelaskan mereka akan dilibatkan sebagai advisor yang akan dimintai pendapat dan saran pada saat rancangan pembangunan fisik dan strategi yang dibahas setiap tahun. Setelah itu, rancangan mereka akan dieksekusi oleh badan otorita.

Sedangkan dari segi pembiayaan, Menko Rizal menyebutkan ada kemungkinan funding dari World Bank sebesar US$ 500 juta untuk modal pengembangan awal.

“Untuk pembiayaan infrastruktur, sebagian akan dibebankan dari APBN tahun ini dan tahun depan. Sebagian akan dibiayai dari loan bebarapa lembaga internasional,” lanjutnya.

Dalam rakor tersebut telah disepakati bahwa pemerintah akan mencari pembiayaan dari bank-bank lain dalam bentuk sindikasi agar bisa sekaligus digunakan untuk mengembangkan sembilan destinasi prioritas lainnya.

“Mungkin kita akan upayakan US$ 3 miliar," ujarnya.

Dengan tambahan dana tersebut, Menko Rizal Ramli berharap bukan hanya Bali yang berkembang sebagai destinasi wisata utama di Indonesia.

Anselmus Bata/AB

PR/Beritasatu.com










Komentar Via Website : 5
telepon kantor
28 Mei 2015 - 17:41:53 WIB
telepon kantor
telepon kantor
28 Mei 2015 - 17:41:53 WIB
telepon kantor
solusi telekomunikasi
28 Mei 2015 - 17:41:53 WIB
solusi telekomunikasi
Solusi Hemat Telepon Kantor
28 Mei 2015 - 17:41:53 WIB
solusi telepon
Solusi Hemat Telepon Kantor
28 Mei 2015 - 17:41:53 WIB
solusi telepon
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)